Aroma Dendam Politik Kuat Mewarnai Mutasi 17 Pejabat Eselon II di Lombok Barat, Meritokrasi di Korbankan ?

Beberapa aktivis yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lombok Barat saat foto bersama.

Mandalikaplus.com - Lombok Barat, Mutasi 17 pejabat eselon ll di lingkungan Pemerintah Daerah Lombok Barat menui sorotan tajam dari Gabungan Aktivis Lombok Barat. Asmuni A.Ma yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lombok Barat menilai langkah mutasi tersebut sarat dengan aroma balas dendam politik, dan mengabaikan prinsip meritokrasi yang berpotensi menggerus profisonalitas birokrasi di Pemda ini, Sabtu (17/05/2025).

Mutasi 17 pejabat eselon ll kami nilai sangat tidak adil, serta tak mencerminkan tatakelola birokrasi yang profesional, ia bahkan menyebut adanya indikasi kuat bahwa mutasi tersebut di latar belakangi oleh sentimen politik Pasca pilkada.

"Kalau lihat fakta masih ada rasa sentimen dendam politik, karna rata-rata yang dimutasi itu di anggap berbeda pilihan saat pilkada, ini rawan menimbulkan ketidakselarasan di tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut Asmuni, kontestasi pilkada seharusnya menjadi momentum demokrasi yang selesai begitu pemimpin terpilih ditetapkan, namun jika hasilnya justru dibawa ke dalam ruang birokrasi dan di jadikan alasan untuk merotasi pegawai yang di anggap berbeda pilihan politik, maka hal tersebut sangat berbahaya.

"Pilkada itu sudah selesai, jangan sampai kita justru membuat pilkada baru di tengah birokrasi setelah kontestasi, mestinya kita harus kembali merajut harmoni bukan melanggengkan konflik," tegasnya.

Mutasi penempatan yang tak sesuai dengan tempatnya, dan atau memutasi pejabat yang benar menunjukan kinerjanya, tentu akan berdampak pada menurunnya kinerja, ini kan jelas menunjukkan bahwa prinsip meritokrasi tidak dijalankan.

Lebih lanjut, Asmuni mengungkapkan bahwa mutasi dengan motif politik seperti ini tidak hanya merugikan para pejabat eselon ll, tetapi juga menggangu iklim kerja internal birokrasi, pejabat menjadi tidak nyaman secara psikologis, merasa tak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah daerah.

"Mutasi seperti ini menimbulkan ketidakstabilan para pimpinan OPD, kalau ini terus terjadi maka loyalitas dan semangat kerja mereka pasti akan menurun drastis," ujar Asmuni.

Asmuni mengatakan bahwa dalam sistem pemerintahn daerah yang sehat, rotasi dan mutasi pegawai harus di lakukan berdasarkan pertimbangan obyektif seperti kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi bukan berdasarkan faktor politisi dan atau kedekatan, lebih-lebih balas dendam pelotik.

Mutasi yang di dasarkan pada dendam politik, dapat mempengaruhi dinamika birokrasi, menurunkan kinerja pemerintahan, dan lebih buruk lagi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Ia menilai kebijakan semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama pimpinan daerah yang memiliki kewenangan, namun jangan sewena-wena dalam hal proses mutasi ini," tutupnya.(Ham).