![]() |
H. Muazzim Akbar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB II (Tengah) Foto istimewa. |
Mandalikaplus.com - Lombok Barat, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, S.IP dari Fraksi PAN Dapil NTB II, mengadakan kegiatan Reses Masa Persidangan IV Tahun 2024-2025. Acara yang bertajuk "Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman" ini berlangsung di Aula IGD Lantai 3 RSUD Tripat Gerung Lombok Barat, Sabtu 12 Juli 2025.
Muazzim Akbar menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan asupan gizi yang teruji kualitasnya, dan dan ini sudah diterapkan di seluruh kecamatan di NTB.
Lebih lanjut, Muazzim Akbar menyoroti pentingnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai penyumbang devisa negara terbesar kedua. Ia mengungkapkan bahwa tahun lalu, remitansi dari PMI mencapai lebih dari Rp 200 triliun, dengan target minimal Rp 500 triliun pada tahun 2026.
"Tidak ada satupun PMI yang boleh mengeluarkan uang untuk berangkat kerja ke luar negeri," tegas Muazzim Akbar. Ia menjelaskan bahwa biaya seperti ongkos paspor dan medikal sepenuhnya ditanggung. Jika ada oknum yang meminta pungutan, masyarakat diminta segera melapor ke BP2MI.
Muazzim Akbar juga menekankan bahwa layanan untuk PMI harus "zero cost". Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab penuh dalam mempersiapkan dan mendidik PMI. Ia mengakui bahwa 80 persen PMI yang diberangkatkan masih dalam sektor informal, namun ke depan diharapkan banyak yang memiliki pengalaman sebagai perawat.
Penting untuk diingat, 97 persen kasus PMI bermasalah disebabkan oleh keberangkatan secara ilegal. Oleh karena itu, Muazzim Akbar mengimbau masyarakat untuk selalu menempuh jalur resmi agar terhindar dari masalah.(Ham).
0 Komentar