Sejumlah Pengurus PMI Lombok Barat Diperiksa Kejari Mataram atas Dugaan Korupsi yang Bersumber Dari Dana Pengolahan Darah

Kejaksaan Negeri Mataram (foto istimewa).

Mandalikaplus.com - Mataram, Aktivitas tidak biasa terjadi di lingkungan PMI Lombok Barat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pengurus dan staf markas dilaporkan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mataram secara berturut-turut, memunculkan spekulasi publik terkait adanya proses hukum yang sedang berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya dalam dua hari terakhir beberapa nama terlihat hadir di Kejari Mataram, di antaranya Umaryadi, Agus Suhaili atau akrab disapa Bages, Anggala, serta sejumlah staf lainnya. Kehadiran mereka diduga berkaitan dengan pemeriksaan atas kasus yang tengah ditangani oleh pihak kejaksaan yang sebelumnya memanggil Ketua PMI Lobar Haris Karnain, Sekertaris PMI Lobar Sumaidi atau Edonk, Kepala UDD PMI Lobar dr. Sofia Mutmainnah dan Bendahara UDD PPMI Lobar Dewi.

Selanjutnya tadi pagi terlihat kembali pemanggilan terhadap Salah satu pengurus PMI Lombok Barat, Samsul Hadi Idris yang menjabat sebagai Ketua I Bidang Organisasi dan Humas, bahkan disebut menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam. Dalam proses tersebut, ia juga dikabarkan menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada penyidik. Rabu (06/05/2026).

Sumber internal menyebutkan bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Lombok Barat. Dugaan tersebut mencakup pengelolaan distribusi darah, administrasi, hingga kemungkinan penyimpangan dalam tata kelola keuangan yang berhubungan dengan layanan darah kepada masyarakat.

Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Mataram belum memberikan keterangan resmi terkait status pemeriksaan maupun detail perkara yang sedang ditangani. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media juga belum mendapatkan respons.

Situasi ini menimbulkan perhatian publik, mengingat PMI merupakan lembaga kemanusiaan yang memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan, khususnya penyediaan darah bagi masyarakat. Dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan darah tentu menjadi isu serius yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik.

Sejumlah pihak berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan profesional, serta mampu mengungkap fakta secara terang benderang. Jika terbukti adanya pelanggaran hukum, penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga integritas lembaga serta memastikan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan dengan baik.

Hingga saat ini, aktivitas pemeriksaan terhadap pengurus dan staf PMI Lombok Barat dikabarkan masih terus berlanjut. Perkembangan kasus ini pun masih dinantikan oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah Lombok Barat dan sekitarnya.(Ham).